Islamedia - Lebih dari seratus ulama dan pemikir Islam dari berbagai latar belakang pemikiran dan politik menandatangani sebuah surat petisi berkaitan tentang kejadian di Suriah. Mereka menyatakan tidak boleh seseorang terus berada dalam pasukan keamanan rezim Basyar Assad.
Petisi ini ditandatangani oleh 107 ulama terkemuka dari berbagai organisasi Islam dan latar belakang pemikiran politik, formal maupun non formal. Di antara mereka adalah, DR. Yusuf Qardhawi, ketua Persatuan Ulama Islam, DR. Ali Jumah, Mufti Mesir, Syekh Abdullah bin Beih, Syekh Shadiq Ghuryani, DR. Salman Audah, Syekh Abu Ishaq Huwayni, DR. Rasyid Ghanusyi, Syekh Abdul Majid Zandani, DR. Isham Basyir, Syekh Nasr Farid Washil, DR. Thariq Suwaidan, DR. Awad Qarni, DR. Nabil Awdhi, DR. Ali Shallabi dan puluhan ulama lainnya dari berbagai belahan dunia Islam.
Para penandatangan surat yang dikeluarkan pada Selasa sore kemarin, 15 Rabiul Awal 1433 H – 7 Februari 2012 menjelaskan bahwa apa yang terjadi di bumi Suriah berupa tindak kekejaman dan pertumpahan darah oleh rezim Suriah diktator dan kroninya merupakan lembaran hitam yang tidak akan terlupakan. Semoga Allah akan menjadikan darah yang tumpah itu menjadi kehinaan bagi mereka, baik yang melakukannya secara langsung atau berdiam diri menyaksikan kekejaman tersebut.
Mereka juga menegaskan bahwa bagi tentara yang masih bergabung dalam kesatuan tentara Suriah atau pasukan keamanan lainnya dilarang membunuh seorang pun dari kalangan rakyat atau mengarahkan tembakan ke arah mereka. Bahkan mereka wajib menentang perintah untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dijelaskan pula bahwa para tentara tersebut tidak boleh terus berada dalam kesatuannya dalam kondisi seperti itu. Lalu mereka berfatwa bahwa para tentara wajib membelot dari kesatuannya atau menentang perintahnya seraya mendukung Tentara Merdeka yang sudah membelot terlebih dahulu untuk membela kalangan sipil dan melindungi kota dan instansi-instansi.
Para ulama tersebut juga berfatwa tentang wajibnya membantu kaum revolusioner di Suriah atas apa saja yang mereka butuhkan, baik moril maupun materil agar mereka dapat menyudahi revolusi ini dan meraih kemerdekaan serta hak-haknya. Mereka juga menyerukan kepada negara-negara Islam dan Arab untuk bersikap tegas terhadap rezim Suriah dengan cara mengusir duta besarnya dan memutuskan hubungan dengannya, juga dengan melayangkan surat protes kepada negara-negara pendukungnya, khususnya Rusia dan Cina. (Islamtoday/ak)
Source: http://www.islamedia.web.id Published: 02/09/2012
Tidak kurang dari enam hari pasca aksi pembakaran diri seorang pemuda Tunisia tidak ada seorangpun yang membayangkan pemerintahan 23 tahun Presiden Zine El Abidine Ben Ali akhirnya tumbang akibat demonstrasi rakyat Tunisia. Mantan Presiden Ben Ali akhirnya terpaksa melarikan diri ke Arab Saudi sebagai ibu dari negara-negara diktator di Timur Tengah. Ben Ali memilih Arab Saudi setelah negara-negara Barat yang sebelum ini menjadi pelindungnya menolak memberikan suaka politik kepadanya. 
Siapa Sheikh Rashid al-Ghannushi?
Kudeta Jenderal Zine El Abidine Ben Ali pada 7 November 1987 menghasilkan perubahan di Tunisia. Dibentuk pemerintahan baru dan pembersihan anasir-anasir Bourguiba pihak militer melakukan langkah-langkah baru dengan membebaskan para tahanan politik. Mayoritas para tahanan politik ini berasal dari para pejuang Islam. Pembebasan Sheikh Rashid al-Ghannushi pada Mei 1988 menciptakan situasi yang positif di Tunisia. Karena gerakan al-Ittijah al-Islamiyah menyatakan dukungannya terhadap pemerintah. Dampaknya adalah ketenangan telah kembali ke negara ini dan rakyat tidak lagi melakukan aksi protes terhadap pemerintah seperti sebelumnya. Akan tetapi perbedaan politik antara gerakan keislaman dan pihak militer yang baru berkuasa bernasib sama dengan yang terjadi di Mesir. Gerakan al-Ittijah al-Islamiyah pada akhirnya dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitasnya di Tunisia.
